1. Pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya; 2. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
3. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
4. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
5. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
6. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
7. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
8. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
9. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
10. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
11. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
12. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
13. pengelolaan pendanaan kesehatan;
14. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
15. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
16. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
17. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
18. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
19. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
20. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan.